Contoh Surat Somasi Pencemaran Nama Baik Pribadi
SURAT SOMASI PENCEMARAN NAMA BAIK
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
Perihal: Somasi Pencemaran Nama Baik
Saya yang bertanda tangan dibawah ini,
Saya mengirim surat somasi ini sebagai sebuah peringatan terhadap unggahan pada akun X Anda pada tanggal _____. Dalam unggahan tersebut, Anda melibatkan penghinaan fisik beserta dengan ujaran kebencian. Unsur-unsur yang terdapat dalam unggahan tersebut sangat merusak nama baik dan integritas saya, serta telah menimbulkan dampak negatif pada reputasi yang saya miliki.
Melalui surat peringatan yang saya layangkan, saya berharap Anda dapat segera menghapus unggahan tersebut dan membuat suatu pernyataan atau klarifikasi serta permohonan maaf secara terbuka di akun X pribadi Anda. Dalam waktu 2 x 24 jam, saya berharap Anda telah melakukan segala permintaan yang saya ajukan. Tindakan ini diharapkan sebagai langkah pertama untuk memulihkan kerusakan yang telah terjadi.
Apabila Anda tidak mematuhi permintaan saya, maka saya secara terpaksa harus menempuh jalur hukum dengan dasar dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal _____ dan Pasal _______.
Dalam situasi ini, saya berharap Anda menyadari seriusnya masalah ini dan segera bertindak untuk menghindari konsekuensi hukum yang mungkin timbul.
Demikian surat somasi ini saya layangkan. Atas perhatian dan tindakan yang Anda ambil untuk memenuhi permintaan ini, saya ucapkan terimakasih.
Sebagai upaya untuk menindaklanjuti penyelesaian perkara terkait pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku, Anda dapat menggunakan surat somasi untuk memberi teguran dan peringatan. Setelah mengetahui beberapa contoh surat somasi pencemaran nama baik pada artikel diatas, diharapkan Anda tetap dengan bijak dalam memanfaatkan surat somasi dan tidak semena-semena melayangkan surat tersebut.
Supaya penyelesaian perkara Anda dapat terjamin, Anda dapat menggunakan jasa atau layanan yang disediakan oleh badan hukum untuk membuat suatu surat somasi. Sebagai salah satu pengacara terbaik di Jakarta, DHP Lawyers siap untuk membantu dan melindungi Anda dalam berbagai perkara.
Penasihathukum.com - Dengan semakin berkembangnya teknologi, pencemaran nama baik juga banyak dilakukan secara daring melalui media sosial (medsos), seperti menjelek-jelekkan nama baik organisasi, perusahaan, atau individu melalui media sosial. Hal tersebut merupakan pelanggaran UU ITE, lalu bagaimana cara lapor polisi kasus UU ITE?
UU ITE atau Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang pencemaran nama baik yang merujuk pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Oleh karena itu adalah penting untuk mengetahui cara lapor polisi kasus UU ITE, terlebih jika sedang dirugikan oleh orang lain secara daring.
Pencemaran nama baik yang melanggar UU ITE biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka biasanya melakukan pencemaran melalui teks, gambar, video, dan lain-lain. Berikut ini cara lapor polisi kasus UU ITE.
1. Kumpulkan Saksi dan Bukti yang Kuat
Hal pertama yang harus dilakukan ketika ingin melaporkan ke polisi adalah mengumpulkan saksi dan bukti pencemaran yang dilakukan oleh orang lain.
Bukti-bukti dapat berupa foto, tangkapan layar (screenshot), video, dan lain-lain. Sementara saksi, yaitu orang yang menyaksikan kejadian tersebut, baik di media sosial maupun media yang lain.
Mengumpulkan saksi dan bukti dilakukan untuk menguatkan adanya tindakan pencemaran nama baik yang merugikan seseorang dan akan bermanfaat untuk memudahkan penyelidikan lebih lanjut.
Siapkan juga kronologis kejadian, kapan itu terjadi, kenapa hal tersebut bisa terjadi, dan siapa yang telah melakukan pencemaran nama baik.
2. Siapkan Kuasa Hukum
Agar pelaporan pencemaran nama baik ke kepolisian berjalan dengan lebih baik bisa dilakukan dengan didampingi oleh kuasa hukum, sehingga laporan lebih tertata dan terarah.
Setelah semuanya siap, selanjutnya adalah melaporkan pencemaran nama baik ke kepolisian. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendatangi kantor polisi terdekat, atau mengunjungi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang mengurusi pelayanan kepolisian.
Bentuk laporan bisa secara lisan dan tulisan. Apabila secara tertulis, surat laporan harus ditandatangani oleh pelapor.
Apabila secara lisan, makan penyidik akan mencatat dan menyerahkannya kepada pelapor untuk ditandatangani.
Selanjutnya, pihak penyidik menyerahkan surat pernyataan pelaporan kepada pelapor, dan pihak kepolisian akan menyelidiki laporan setelah Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan diterbitkan.
Laporan pencemaran nama baik hanya berlaku selama enam bulan usai pelapor mengetahui dan akan dianggap kadaluarsa jika kasusnya melewati batas tersebut.
Pada 24 Januari 2024, Manajer Tim Sepak Bola Kalteng Putra melaporkan 23 pemainnya dengan dugaan pencemaran nama baik. Kasus-kasus pencemaran nama baik menggunakan UU ITE ini masih terus terjadi walaupun sudah direvisi. Sebelumnya Fatia dan Haris harus masuk ke ruang sidang untuk menyelesaikan kasusnya. Di Jepara, aktivis lingkungan Save Karimunjawa juga dilaporkan pencemaran nama baik dan kasusnya sudah dilimpahkan ke pengadilan.
Berdasarkan berbagai pemberitaan, Manajer Tim Sepak Bola Kalteng Putra membuat laporan kepolisian karena 23 pemainnya memposting surat pernyataan di Instagram yang captionnya menggiring wacana publik bahwa manajemen tim tidak membayar gaji pemain selama 2 bulan. Padahal tidak demikian. Menurut kuasa hukum manajer Tim Sepak Bola Kalteng Putra, keterlambatan sebenarnya hanya 15 hari.
Postingan tersebut yang menjadi dasar laporan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27A UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024). Perlu diketahui perubahan rumusan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE ini merujuk pada rumusan Pasal 433 KUHP baru. Ketika KUHP baru ini belum berlaku, penegak hukum harus merujuk pada peraturan yang ada yaitu Pasal 27A UU ITE, dan Pasal 310 KUHP lama serta Keputusan Bersama Kemenkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri No. 229 tahun 2021/No. 154 Tahun 2021/No. KB/2/V1/2021 (SKB UU ITE).
Bahwa sejalan dengan KUHP, ketentuan pasal 27A UU ITE merupakan delik aduan absolut, sehingga hanya individu (naturlijke person) yang dapat mengadu, bukan badan hukum (rechtperson), manajemen, atau sekelompok orang tidak dapat melakukan pengaduan.
Pasal UU ITE juga mengatur rumusan yang pada dasarnya menitikberatkan adanya kesengajaan merendahkan martabat dan kehormatan orang dengan menuduhkan suatu hal. Jadi, tuduhan yang merupakan kenyataan yang mengandung kebenaran (kebenaran pernyataan/truth) tidak dapat dipidana. Ketentuan tersebut lahir dalam praktik di pengadilan, yang terbaru dapat dijumpai penerapannya dalam putusan kasus Haris-Fatia. Dalam putusan nomor 202/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt.Tim., hakim menyatakan bahwa apa yang diungkapkan oleh Fatia dan Haris merupakan suatu kebenaran sehingga bukan merupakan bentuk pencemaran nama baik.
Perlu diingat, dalam pergeseran pemaknaan pencemaran nama baik ini, suatu kebenaran walaupun akan membuat orang lain malu, tetaplah kebenaran dan tidak seharusnya dipidana. Mengutip tulisan Meiring De Villiers (2008) berjudul “Substantial Truth in Defamation Law,” pembebasan terhadap orang yang berkata jujur terjadi karena pernyataan tersebut hanya merampas reputasi dari pelapor yang sebenarnya memang tidak pantas. Dengan kata lain, kepentingan umum jauh lebih besar dibandingkan dengan kepentingan pelapor dalam menyembunyikan informasi yang tidak nyaman terhadap dirinya.
Laporan dugaan pencemaran nama baik oleh manajer Tim Sepak Bola Kalteng Putra, juga sama dengan kasus Fatia dan Haris. Manajer tidak mengelak bahwa terdapat keterlambatan pembayaran gaji pemain. Selanjutnya, dari artikel yang ditayangkan oleh Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) pada 27 Januari 2024, berjudul “Perselisihan Kontrak Pesepakbola (Tunggakan Gaji) Klub Kalteng Putra”, terdapat fakta keterlambatan pembayaran gaji pemain selama 1-2 bulan. Selain itu, para pemain juga telah melakukan berbagai upaya komunikasi namun, kabarnya, mereka tidak mendapatkan respons positif dari pihak klub.
Berdasarkan di atas, seharusnya Kepolisian atau Penyidik Polda Kalteng harus sangat berhati-hati dalam menangani kasus ini. Apabila terdapat kondisi sejalan dengan catatan di atas, maka Kepolisian wajib tidak melanjutkan pemeriksaan laporan dugaan pencemaran nama baik ini.
Pasal Pencemaran Nama Baik
Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik
Di era digital ini, fitnah semakin sering terjadi, terutama di media sosial. Sobat KH mungkin pernah melihat seseorang dihujani komentar negatif atau rumor palsu yang disebarkan secara luas. Berikut ini beberapa contoh kasus yang kerap terjadi:
Pengguna media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan platform sejenis lainnya sering menggunakan media tersebut untuk menyebarkan informasi. Sayangnya, tidak semua informasi yang mereka bagikan bersifat positif atau benar. Misalnya, seseorang mungkin memposting tuduhan tidak berdasar tentang perilaku negatif seseorang, dan informasi ini kemudian menyebar luas hingga merusak reputasi orang tersebut.
Tidak jarang terjadi fitnah di lingkungan kerja, di mana rekan kerja atau atasan menyebarkan informasi yang salah tentang seseorang untuk merusak karier atau hubungan profesionalnya. Contoh umum adalah menyebarkan rumor tentang ketidakjujuran atau kelalaian seseorang, padahal tuduhan tersebut tidak pernah terbukti.
Selain media sosial, forum-forum online dan blog juga sering menjadi tempat penyebaran informasi yang mencemarkan nama baik. Beberapa orang menggunakan platform ini untuk menuliskan ulasan negatif atau komentar yang merendahkan seseorang tanpa bukti yang jelas, yang dapat berujung pada pencemaran nama baik.
Pengertian Pencemaran Nama Baik
Sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, penting bagi sobat KH untuk memahami apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik.
Pencemaran nama baik adalah tindakan menyebarkan informasi, pernyataan, atau tuduhan yang tidak benar tentang seseorang, baik secara tertulis maupun lisan, yang dapat merusak reputasi orang tersebut di mata publik. Orang biasanya melakukan tindakan ini dengan niat untuk mencemarkan, mempermalukan, atau merendahkan martabat seseorang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 dan Pasal 311, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur pencemaran nama baik dalam konteks hukum, terutama untuk kasus yang dilakukan secara online.
Bentuk pencemaran nama baik dapat berupa fitnah atau penghinaan. Orang menyampaikan fitnah sebagai tuduhan palsu kepada orang lain atau menyebarluaskannya di publik, sementara seseorang menghina dengan pernyataan yang merendahkan martabat orang lain tanpa dasar yang kuat.
Pencemaran Nama Baik adalah Suatu Hinaan
Pencemaran nama baik adalah tindakan yang termasuk dalam kategori penghinaan, merendahkan, ataupun menyebarkan informasi yang tidak benar terkait reputasi seseorang, kelompok, ras, agama, ataupun golongan tertentu.
Selain termasuk sebagai tindakan yang tidak menyenangkan, kasus ini juga dapat masuk ke ranah hukum pidana. Oleh karena itu, pelakunya dapat terseret ke meja hukum dan mendapatkan sanksi yang tegas.
Kasus pencemaran nama baik bahkan sudah tercantum dalam kitab hukum pidana, tepatnya yaitu pada pasal 310 hingga 321 KUHP. Berikut beberapa dasar hukumnya:
Pasal 310 ayat 1 KUHP adalah dasar hukum yang mengatur mengenai perilaku pencemaran nama baik, terutama yang berlaku secara langsung dengan lisan.
Ketika orang dengan sengaja ataupun tidak melontarkan ucapan atau melakukan tindakan yang berpotensi menyinggung atau menghina orang lain. Kemudian itu mengakibatkan rusaknya nama baik dari orang tersebut, maka pelaku dapat terancam hukuman pidana.
Menurut pasal 310 ayat 1 KUHP pelaku pelanggaran jenis ini dapat terancam pidana penjara maksimal 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta.
Pasal 310 ayat 2 juga masih membahas mengenai pencemaran terhadap nama baik. Namun pasal ini lebih tertuju pada tindakan yang terjadi secara tertulis atau tidak langsung.
Jadi Undang-Undang ini lebih menekankan bagi pelanggaran yang terjadi secara tidak langsung, yaitu melalui tulisan atau unggahan pada forum publik. Bagi pelaku pelanggaran mereka akan mendapatkan sanksi yaitu pidana denda Rp 4,5 juta atau hukuman penjara dengan waktu paling lama 1 tahun 4 bulan.
Pasal 311 ayat 1 KUHP merupakan undang-undang yang mengatur pasal mengenai fitnah. Fitnah merupakan perbuatan tidak menyenangkan dan berpotensi merugikan bagi orang lain.
Selain itu, fitnah juga dapat membuat nama baik orang lain menjadi tercoreng. Sanksi tegas mengenai tindakan fitnah baik yang terjadi secara langsung ataupun melalui tulisan adalah pidana penjara.
Selanjutnya, pasal mengenai pencemaran nama baik juga bisa kita temukan pada pasal 315 KUHP. Pasal ini membahas spesifik mengenai penghinaan yang termasuk dalam kategori ringan.
Meskipun merupakan penghinaan kategori ringan, namun perilaku tersebut juga dapat terkena sanksi hukum. Adapun sanksi hukum yang berlaku untuk perilaku mencemarkan nama baik dengan kategori ringan adalah penjara yaitu paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta.
Pasal 317 merupakan dasar hukum yang membahas mengenai pencemaran yang bersifat memfitnah dengan pengaduan. Pengaduan dalam hal ini maksudnya adalah pemberitahuan palsu kepada pihak-pihak tertentu yang berpotensi merugikan bagi seseorang.
Jika pengaduan tersebut terbukti merupakan rumor palsu dan mencemarkan nama baik orang lain. Maka pelaku dapat terkena hukuman, dalam pasal tersebut tertuang bahwa pidana yang berlaku bagi kasus ini adalah pidana penjara maksimal 4 tahun.
Pasal 320 ayat 1 merupakan undang-undang yang membahas mengenai pencemaran nama baik kepada orang yang sudah mati.
Perilaku penghinaan walaupun tertuju untuk orang yang sudah meninggal dunia pun tetap mendapatkan perlindungan hukum. Apabila ada orang atau kelompok yang melakukan pelanggaran ini, mereka juga dapat terancam dengan hukuman penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta.
Contoh Kasus dari Pencemaran Nama Baik
Melalui beberapa dasar hukum tersebut bisa kita simpulkan bahwa pencemaran nama baik merupakan tindakan yang tidak boleh kita remehkan. Karena memiliki dasar hukum yang sah, maka pelakunya bisa mendapatkan sanksi dan hukuman sesuai dengan jenis tindak pidana yang mereka lakukan.
Banyak sekali contoh tindakan yang termasuk ke dalam kategori pencemaran nama baik. Berikut beberapa referensinya:
Contoh Surat Somasi Pencemaran Nama Baik
SURAT SOMASI PENCEMARAN NAMA BAIK
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama kuasa hukum : ____Alamat : ____
Berdasarkan surat khusus pada tanggal dikeluarkannya surat somasi, yaitu ____ , kami bertindak untuk dan atas nama klien kami ____
Sehubungan dengan adanya pengaduan dari klien kami ____ yang menyatakan adanya dugaan terkait tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudara pada ____ di ____
Hal yang dilakukan oleh saudara telah melanggar ketentuan Undang-Undang ITE/KUHP No ____ tentang pencemaran nama baik dan/atau dugaan atas tindak pidana lainnya.
Berdasarkan uraian di atas, kami selaku kuasa hukum memberikan surat peringatan berupa SOMASI kepada saudara untuk:
Tidak mengulangi hal tersebut dan menyatakan permohonan maaf secara langsung kepada klien kami paling lambat 124 jam semenjak saudara menerima surat ini.
Memberikan sebuah pernyataan terbuka melalui media sosial saudara atas kesalahan yang telah dilakukan.
Memberi kesempatan kepada saudara untuk menebus kesalahan dengan tidak mengganggu kenyamanan hidup dari klien kami lagi.
Apabila surat somasi ini tidak dibalas oleh saudara dengan itikad yang baik, maka kami akan mengambil langkah hukum berupa pengaduan kepada pihak berwenang.
Demikian surat somasi ini kami sampaikan, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih.
Tips Menghindari Pencemaran Nama Baik
Untuk mencegah sobat KH dari tuduhan pencemaran nama baik, berikut beberapa tips yang bisa diikuti:
Sebelum menyebarkan informasi, pastikan informasi tersebut benar dan dapat dipercaya. Jangan terburu-buru membagikan sesuatu hanya berdasarkan rumor atau asumsi.
Baik dalam percakapan sehari-hari maupun di media sosial, penting untuk selalu menjaga etika dalam berkomunikasi. Hindari kata-kata yang dapat merendahkan atau menghina orang lain, dan lebih baik fokus pada hal-hal positif.
Selalu ingat bahwa setiap informasi yang disebarkan, terutama di ruang publik atau media sosial, dapat memiliki konsekuensi hukum. Pikirkan dua kali sebelum memposting sesuatu yang bisa berpotensi mencemarkan nama baik seseorang.
Pencemaran nama baik adalah tindakan yang bisa membawa dampak serius terhadap reputasi dan kehidupan seseorang. Sobat KH perlu berhati-hati! Baik ucapan maupun postingan di media sosial yang mencemarkan nama baik orang lain dapat berujung pada sanksi hukum di Indonesia. Jika kamu atau kenalanmu menjadi korban, segera laporkan ke pihak berwajib.
Bagi sobat KH yang membutuhkan bantuan hukum dalam menghadapi kasus pencemaran nama baik, Kontrak Hukum dapat memberikan solusi terbaik. Dengan tim pengacara yang berpengalaman, Kontrak Hukum siap membantu sobat KH dalam menangani kasus pencemaran baik di ranah pidana maupun perdata. Kunjungi Kontrak Hukum untuk mendapatkan konsultasi dan bantuan hukum yang terpercaya. Jika masih ada pertanyaan, Sobat KH juga bisa konsul gratis di Tanya KH ataupun mengirimkan direct message (DM) Instagram @kontrakhukum.
Bergabung dengan Komunitas Bisnis KH sebagai wadah dan akses ke berbagai informasi, diskusi, dan bantuan hukum dari ahli profesional dan pebisnis lainnya. Langsung saja daftar melalui laman ini Komunitas Bisnis KH.
Ingin menambah penghasilan hingga jutaan rupiah? jadilah bagian dari Affiliate Program Kontrak Hukum. Caranya pendaftarannya juga cukup mudah, langsung aja link berikut ini, ya!
Pencemaran nama baik merupakan salah satu dari sekian banyak kasus yang sering kita dengar beberapa waktu ini. Tindakan ini merupakan kasus yang bisa masuk dalam golongan tindak pidana.
Membuat Artikel Palsu yang Merugikan
Contoh selanjutnya dari tindakan yang bersifat mencemarkan nama baik adalah dengan menerbitkan artikel palsu yang bersifat merugikan. Jika Anda seorang wartawan atau konten kreator kemudian Anda kedapatan menyebarkan artikel palsu atau konten yang bersifat merugikan pihak lain baik perseorangan ataupun kelompok.
Apalagi jika konten atau unggahan artikel ini berpotensi untuk menimbulkan kerugian, misalnya menjatuhkan nama brand, tokoh, daerah, ataupun yang lainnya. Maka hal itu bisa menyeret Anda untuk berurusan dengan hukum dan tertuduh mencemarkan nama baik.
Di era digital seperti saat ini, sangat penting untuk memperhatikan apa yang kita tulis dan bagikan. Tidak hanya berpotensi salah informasi yang merugikan pihak lain saja, tetapi ada resiko terseret pidana juga.
Demikian beberapa informasi mengenai pengertian dan contoh pencemaran nama baik yang mungkin bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih banyak mengenai ilmu hukum, maka sangat tepat untuk memilih kuliah di lembaga pendidikan yang khusus mendalami hukum.
Tidak hanya untuk memperdalam ilmu hukum, namun Anda juga mempunyai peluang untuk menjadi ahli hukum terkemuka di Indonesia. Membangun karir di dunia hukum juga menjadi hal yang sangat menarik dan peluangnya bagus.
Salah satu kasus yang marak terjadi pada dunia maya dan kerap membutuhkan surat somasi sebagai alternatif penyelesaian secara damai adalah perkara pencemaran nama baik.
Untuk memahami surat somasi pencemaran nama baik dan beberapa contoh surat yang dapat digunakan, simak penjelasan berikut ini.
Pengertian Surat Somasi Pencemaran Nama Baik
Pada dasarnya, surat somasi diberikan kepada pelaku sebagai upaya penyelesaian sebuah masalah tanpa melibatkan jalur hukum. Pihak korban dapat melayangkan sebuah surat somasi atas kasus yang terjadi, seperti penipuan, penggelapan, maupun kasus pidana dan perdata lainnya.
Secara khusus dalam perkara pencemaran nama baik, pihak yang merasa dirugikan diperkenankan untuk memberi surat somasi pencemaran nama baik kepada pihak terkait atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE atau Pasal 310 ayat (1) KUHP. Bahkan, keberadaan surat somasi bisa menjadi bukti terjadinya perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang saat korban terpaksa menempuh jalur hukum.
Demi kelancaran proses penyelesaian perkara, korban dapat membuat surat somasi pencemaran nama baik secara pribadi ataupun memilih sebuah firma hukum sebagai pihak yang akan melindungi dari berbagai risiko tak diinginkan. Sesuai dengan objek perkara dan hasil negosiasi, tentunya harga masing-masing firma hukum akan berbeda satu dengan yang lain, dimulai dari 500.000 hingga mencapai 5.000.000 atau bahkan lebih tergantung tingkat kesulitan perkaranya.
Untuk menciptakan negosiasi yang menguntungkan bagi kedua pihak, maka korban pun perlu dan wajib untuk mengetahui serta memahami isi surat somasi pencemaran nama baik yang akan dilayangkan. Jika permintaan, syarat, dan dugaan tidak dicantumkan dengan jelas, penyelesaian akan menjadi lebih rumit.
Agar terhindar dari proses persidangan yang rumit, Anda dapat membuat sebuah surat somasi yang tepat dan resmi berdasarkan permintaan yang hendak Anda ajukan. Sebagai sebuah referensi, berikut contoh surat somasi pencemaran nama baik yang sah dan dapat Anda gunakan sebagai alternatif untuk menyelesaikan sebuah perkara.
Komentar Merendahkan di Sosial Media
Pada era modern ini orang tidak dapat terpisahkan dengan sosial media. Namun, bermain sosial media juga dapat memberikan dampak kerugian apabila kita tidak dapat menahan diri.
Sudah tidak dapat terhitung berapa banyak orang yang terkena kasus di sosial media. Salah satunya yaitu akibat tidak bisa menahan diri dengan melakukan hujatan, menulis komentar merendahkan, tuduhan tidak berdasar dan berbagai tindakan lainnya.
Tindakan-tindakan yang orang lakukan pada platform sosial media bisa menjadi boomerang bagi dirinya sendiri. Sebab dengan adanya undang-undang tentang ITE, mereka dapat terjerat pasal pidana terkait pencemaran nama baik.
Hukum Pencemaran Nama Baik di Indonesia
Sobat KH, dalam menghadapi kasus pencemaran nama baik, hukum di Indonesia memberikan perlindungan yang cukup. Ada dua undang-undang utama yang mengatur isu tersebut, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Pasal 310 dan Pasal 311 dalam KUHP mengatur pencemaran nama baik. Pasal 310 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang menghina dengan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal sembilan bulan atau didenda. Jika seseorang menghina secara tertulis atau melalui gambar, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga satu tahun empat bulan.
Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah membuat UU ITE untuk mengatur berbagai tindakan yang terjadi di ranah digital. Dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, orang yang mencemarkan nama baik melalui media elektronik, seperti internet dan media sosial, juga bisa mendapatkan hukuman pidana. Hakim dapat menjatuhkan hukuman penjara hingga enam tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah kepada pelanggar.
Perlindungan ini mencakup semua informasi yang kita sebarkan melalui internet yang dapat merusak nama baik seseorang. Oleh karena itu, sobat KH harus berhati-hati saat menyebarkan informasi di dunia maya, karena apa yang kita unggah bisa saja menimbulkan konsekuensi hukum.
